Kamis, 17 Februari 2011

tempat wisata Di Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin dengan motto "Bumi Serasan Sekate dengan Ibukota Sekayu "Kota Randik " (Rapi, Aman, Damai, Indah, Kenangan). Merupakan bagian dari Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan.
Melalui Informasi pengenalan objek dan daya tarik wisata Kabupaten Musi Banyuasin tersebut akan memberikan gambaran, informasi bagi para investor yang berminat berinvestasi di kabupaten Musi Banyuasin, yang terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang terkandung dalam Bumi Serasan Sekate seperti minyak, gas, batubara serta kandungan mineral lainnya sebagai sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan "Muba Smart 2012".
Disamping Sumber Daya Alam yang melimpah ruah ada lagi sisi yang sangat menarik untuk mendapat perhatian dan perlu untuk dikembangkan yaitu objek dan daya tarik wisata, dimulai dari Danau yang sangat indah, perkebunan karet, sawit yang membentang luas sepanjang Kabupaten Musi Banyuasin, adat perkawinan sampai pada suku terasing yang masih tradisionil. 
 
1.  HOTEL RANGGONANG
Hotel Ranggonang adalah sebuah Hotel berlantai 5 ( Lima ) dengan klasifikasi setara dengan Hotel berbintang tiga, merupakan Hotel kebanggaan masyarakat Muba untuk saat ini.  Hotel yang mewah ini menurut sejarah merupakan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Pada awal Tahun 2003 oleh Bupati Musi Banyuasin Bapak H. Alex Noerdin bangunan tersebut direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangunan hotel yang begitu megah.  Hotel Ranggonang terdiri dari 5 (lima) lantai dengan kapasitas kamar 38 kamar dengan rincian 26 kamar standar, 10 kamar deluxe dan 2 kamar suite.
Hotel Ranggonang digunakan untuk menginap para wisatawan baik lokal maupun Manca Negara, juga diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. 
 
2.  BUSSINESS CENTER

Sebuah gedung berlantai 3 ( tiga) terletak di pusat Kota Sekayu tepatnya di Jalan Merdeka yang berseberangan dengan Hotel Ranggonang yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tempat perkantoran bagi cabang-cabang Perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di kabupaten Musi Banyuasin.
Gedung tersebut telah ditempati oleh beberapa Perusahaan Swasta antara lain PT. Petro Muba, PT. Muba Sarana, PT. Muba Link, Muba Argo, Muba Energi, Muba Chemical, PT Exspand Nusantara, PT. YPF Jambi Merang, PT. Bank Mandiri, Mini Market, Restoran, Bank Bukopin.

3.  RUMAH KEDIAMAN DINAS BUPATI & GUEST HOUSE

Salah satu objek wisata bangunan yang menarik dan indah serta keberadaannya sangat penting bagi Kabupaten Musi Banyuasin adalah rumah Dinas Bupati. Rumah Dinas ini terletak di pusat Kota Sekayu atau tepatnya di Jalan Kolonel wahid Udin Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu. Dilengkapi pula dengan gedung Pertemuan, Pendopoan, Guest House dan Lapangan Upacara yang cukup luas.
Rumah ini merupakan tempat tinggal resmi Bupati Musi Banyuasin yang berfungsi juga sebagai tempat menerima tamu-tamu penting baik dari pusat, propinsi maupun tamu-tamu VIP lainnya dengan fasilitas setara Hotel Bintang 3 ( tiga ).

4.  JEMBATAN MUSI

Jembatan Musi yang terbentang di atas Sungai Musi, merupakan sarana transportasi darat yang cukup penting bagi sarana angkutan perekonomian rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. Jembatan Musi yang oleh masyarakat Sekayu dikenal dengan sebutan JM (Jembatan Musi), dibangun pada Tahun 1987 - 1988 dengan konstruksi besi baja.
   
5.   DANAU KONGER

Danau Konger adalah danau yang terletak di pinggiran Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh yang jaraknya dari Kota Sekayu ± 45 Km. Untuk mencapai Iokasi ditempuh melalui jalan darat. Sebutan Danau Konger diambil dari nama salah warga Negara Amerika Serikat yang bernama Mr. Congger, seorang pengusaha pengeboran minyak yang pada tahun, berjasa melakukan pengedaman jalan yang melintasi sungai tersebut atau semacam dataran rendah yang mengalir dan bermuara ke Danau Cala di Kecamatan Lais.
Bentuk Danau Konger dapat dikatakan berbentuk bundar dan mempunyai cabang - cabang dengan luas diperkirakan ± 100.000 m2 ( 10 Ha ) dengan lebar ±130 m2 dali panjang ± 1000 m2 dan kedalamannya bila diukur dari titik yang paling rendah ± 10 m dan airnya sepanjang tahun tidak pernah kering.
Air Danau Konger merupakan air yang sangat jernih dan dilihat dari kejauhan airnya berwarna kebiru-biruan.  Air Danau Konger oleh masyarakat Desa Sungai Dua yang tinggal disekitar danau tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak air minum dan lain-lain.
Danau Konger saat ini telah mendapat sentuhan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2003 telah dibangun pemasangan batu kali penahan tebing sepanjang 200 m, pembuatan tangga turun ke Danau dan Shelter.  Danau Konger pada hari libur ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk tempat rekreasi dan memancing ikan.
 
6.  DANAU ULAK LIA

Danau Ulak Lia terletak di Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu, tepatnya terletak di seberang Kota Sekayu yang berjarak ± 2,5 KM, dengan luas ± 75 Ha. Untuk mencapai lokasi Danau tersebut transfortasi cukup lancar dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh ± 20 menit.
Panorama Danau ini cukup indah dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang dan suasana yang masih alami. Pada musim hujan Danau ini akan tampak lebih indah karena air Sungai Musi yang pasang dan menggenangi seluruh permukaan danau ini.  Danau Ulak Lia adalah objek wisata yang akan menjadi andalan Kabupaten Musi Banyuasin karena letaknya yang tidak jauh dari pusat Kota Sekayu.
Upaya Pemerintah untuk memajukan objek wisata ini maka diadakanlah pembangunan mulai dari pembuatan desain Danau Ulak Lia pada Tahun 2001, pengangkatan dan pembersihan gambut seluas 75 Ha pada Tahun 2002/2003 dan pada Tahun 2004 direncanakan pembuatan tangga pengaman disekeliling Danau sepanjang 14,4 Km.
Juga pada Tahun 2003 pada lokasi sekitar Danau tersebut dilaksanakan kegiatan off road yang pesertanya dari berbagai daerah, peminat olahraga off road.  Guna mewujudkan Danau Ulak Lia tersebut menjadi objek kepariwisataan Kabupaten Musi Banyuasin, akan diupayakan mencari investor yang berminat.
 
7.  PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KARET

Perkebunan kelapa sawit dan karet merupakan komoditi andalan Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan perkebunan yang sangat luas serta masih terbuka peluang bagi investor baru.
Perkebunan kelapa sawit terhampar luas 93.049 Ha menghasilkan produksi yang besar pada Tahun 2003, yaitu sebanyak 612.351 ton. Produksi kelapa sawit tersebut tergolong besar sehingga sangat menguntungkan bila industri pengolahannya terus dikembangkan.
Kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagi produksi antara lain: minyak kelapa sawit, ( CPO ), Inti kelapa sawit (Palm Komel), sedangkan tempurung, serat, tandan kosong dan sludge, minyak kelapa sawit (CPO) dapat diolah menjadi carotene, tocopheroe, olein, stearin, soap stock, free fatty acid (FFA). Untuk produksi olein, stearin, soap stock dapat diolah menjadi cocoa butter, minyak goreng, minyak salat, margarine, sabun dan lain-lain.
Komoditi terbesar lain selain kelapa sawit adalah karet. Perkebunan karet terhampar luas diseluruh Kabupaten Musi Banyuasin ± 160.663 Ha dan pada tahun 2003 produksinya mencapai ± 91.272 ton.
Bahan baku karet dapat diolah menjadi latex sheet dan setelah diolah lagi banyak berguna untuk berbagai keperluan, misalnya alat-alat kesehatan dan laboratorium, perlengkapan kendaraan dan lain-lain.

8.  OBJEK WISATA SUKU KUBU KANDANG BAYUNG LENCIR
Objek wisata yang terkenal adalah perkampungan Suku Kubu Kandang, yang terletak di Desa Muara Bahar yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi. Perkampungan Suku Kubu Kandang tersebar di tiga lokasi yaitu Teluk Beringin, Bungkal dan Telapan. Untuk mencapai ke lokasi menggunakan perahu motor ( Speed Boat ). Kondisi perkampungan di Teluk.

Beringin sudah maju, dan masyarakatnya sudah menggunakan pakaian modem, sedangkan di Bungkal masih alami, dimana masyarakatnya masih menggunakan pakaian pedalaman dan memiliki kulit tubuh yang khas. Adat istiadat yang ada antara lain pada pesta pernikahan, upacara kematian, melahirkan dan mengobati penyakit. Di Teluk Beringin sudah banyak Suku Kubu yang menikah dengan orang di luar Suku Kubu kandang dan Suku Kubu ini mulai mengenal dunia luar pada tahun 1971.
Adat istiadat yang sangat menarik dan perlu di promosikan dan dilestarikan yaitu tata cara pengobatan dengan menggunakan tari-tarian tradisional yang diberi nama " TARI BASALEK ". Tari ini dipersembahkan untuk memberikan pengobatan pada masyarakat yang menderita sakit. Tarian ini dilakukan pada malam hari dan waktunya biasanya semalam suntuk yang dimulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 08.00.Wib. Penarinya biasanya terdiri dari 7 ( Tujuh ) orang dan merupakan gabungan laki-laki dan perempuan. Penari dengan menggunakan pakaian tradisional biasanya mengelilingi api unggun den sesajen. Ramuan sesajen terdiri dari bahan-bahan rempah-rempah seperti punjung, ayam panggang, kembang dan lain-lain. Para masyarakat yang sakit biasanya ditempatkan di sekitar sesajen dan para penari terus berkeliling sambil membaca mantra dan memukul-mukul pasien sakit.


9.  PRODUKSI MIGAS DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kabupaten Musi Banyuasin menempati urutan kelima besar penghasil minyak dan gas bumi untuk Kabupaten Musi Banyuasin/Kota di seluruh lndonesia.  Pada tahun 2002 Kabupaten Musi Banyuasin memproduksi minyak dan gas kondesat sebesar 33.499,17 MBBl dan untuk gas alam sebesar 91.970,74 MMSCF.
Untuk mengelola dan memproduksi minyak dan gas tersebut dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar swasta nasional antara lain PT. Conocco Philips, Grissik, Pertamina DOH Jambi, Pertamina DOH Prabumulih, PT. Babat Kukui, PT. Surya Raya Teladan.
Salah satu diantara Perusahaan besar tersebut adalah PT. Exspand Nusantara merupakan Perusahaan pengeboran minyak dan gas yang terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin yang lokasi kegiatan ( operasi) di Desa Bonot Kecamatan Lais.
PT. Exspand Nusantara cukup potensial dan di Kabupaten Musi Banyuasin memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Musi Banyuasin.
Kabupaten Musi banyuasin selain menghasilkan minyak dan gas bumi terdapat juga kandungan batubara yang dalam waktu dekat akan dieksplorasi dan bekerja sama dengan pihak investor swasta nasional 13 ( Tiga Belas ) Perusahaan termasuk Perusahaan Daerah yatu PT. Muba Energi.


10.  PERKEBUNAN GAMBIR

Perkebunan Gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman yang berjarak : ± 35 KM dari Ibukota Kabupaten Sekayu. Perkebunan Gambir ini milik rakyat yang diwariskan secara turun temurun. Menurut cerita asal muasal bibit gambir dibawa oleh Pemerintah Kolonial yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Ginde Sugi. Tanaman Gambir merupakan mata pencaharian rakyat Desa Toman dan anehnya tanaman ini tidak akan hidup bila ditanam di tempat lain.
Proses pengelolaan getah gambir dimulai dari pemetikan daun gambir, penumbukan daun gambir, penyaringan sampai pada terbentuknya getah gambir yang sudah siap untuk dipasarkan. Dalam proses pembuatan getah gambir oleh masyarakat Desa Toman dilakukan secara tradisional, namun dalam tahun-tahun terakhir ini sebagian masyarakatnya telah merubahnya dengan menggunakan tenaga mesin yang menarik untuk dijadikan objek wisata pada perkebunan gambir ini adalah proses pengelolaannya dan pabrik-pabrik pengolahan yang khas dan masih tradisional.

sumber.http://www.mubakab.go.id/portal/objek-wisata.html

Rabu, 16 Februari 2011

sejarah Musi Banyuasin












Menurut sejarahnya, pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin terbagi dalam tiga periode yang saling berkaitan satu sama lain.
 
A. Periode 1945 - 1950
     Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan awal mulai melakukan penataan dan penyesuaian sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan darisistem otokrasi dan birokrasi warisan kolonial ke sistem demokrasi. Namun usaha ini menjadi tersendat-sendat dikarenakan pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi Agresi Militer Belanda I yang ingin menjajah kembali lndonesia. Untuk menghadapi ancaman Belanda dan sekutu-sekutunya, pemerintah dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945, mengintruksikan kepada KNI Daerah untuk membentuk Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Oleh karena itu seiring terbentuknya BKR Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. Badan Keamanan Rakyat (BKR) Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I), serta Nawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakil Pimpinan II).
Ditengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.  Undang Undang ini berisikan antara lain membagi tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar. Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-namanya ditiap daerah Ikota besar berbeda-beda. Namun Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik lndonesia dibagi dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kota Kecil, Negeri, Marga, dan lain-lain yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
Adanya beberapa wilayah yang berhasil dikuasai Belanda kembali, menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan. Pada tanggal 30 Agustus 1948 Belanda menyetujui dan memberikan hak kepada Dewan untuk membentuk suatu lembaga dengan satu kabinet yang bertanggung jawab pada seorang presiden. Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh Regening Comisoris Besture Aongelegenheden (Recomba) pada bulan April 1948. Negara Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan seobagai embrio salah satu anggota Negara Republik lndonesia Serikat (RIS) yang akan datang. Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin. Selanjutnya tanggal 10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RIS. Tindakan DPR Negara Sumatera Selatan ini mempengaruhi negara bagian lain bentukan Belanda untuk menyerahkan kekuasaaannya kepada RIS. Perlu diketahui Negara Sumatera Selatan, yang bentukan Belanda, sejak didirikan hingga menyerahkan kekuasaan kepada RIS tidak berfungsi karena ditentang rakyat. Namun sebaliknya Pemerintahan Republik masih tetap dihormati dan ditaati rakyat. Hal ini ditandai masih terus diperjuangkannya perlawanan terhadap Agresi Belanda I.
Begitu pula staf Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, bentukan Republik, selalu mendapat tekanan dari Belanda. Untuk menghindari tekanan tersebut dan demi kelancaran pemerintahan maka dr. M. Isa yong menjabat Gubernur Muda Sumatera Selatan, mengungsi dari Palembang melalui Sungai Musi dengan menggunakan kapal roda lambung menuju Lubuk Linggau pada tanggal 23 September 1947, selanjutnya menetap di Curup sebagai pusat pemerintahan Sumatera Selatan.
Selanjutnya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik dengan Belanda yang bertempat di Lahat. Pada pertemuan tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin yang hanya mencakup sebagian Kewedanaan Musi Ilir di bagian utara yang meliputi Marga Lawang Wetan, Marga Babat, Marga Sanga Desa, Marga Pinggap, dan Marga Tanah Abang.  

B. Periode 1950-1957
      Sejak terbentuknya Republik lndonesia Serikat (RIS). pada 18 Maret 1950 dibubarkan Negara Sumatera Selatan dan disahkan sebagai Negara Serikat oleh RIS pada 25 Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung pada 22 April 1950. Sejak saat itu susunan pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan status Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlakukan.
Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950 sebagai pengganti Undang Undang. Sebagai realisasi dari PP Nomor 3 Tahun 1950 ini, Badan Pekerja yang semula hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketuo dan wakil ketuanya. Namun PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapatdiloksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang semula menjadi tanggung jawab Gubernur atau Bupati.
Masih dalam rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk lampung dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung. Sebagai pelaksanaannya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibekukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954.
Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mendesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor 2 Tahun 1951 dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi makapara pemuka masyarakat, kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain menetapkan agar segera menata Pemerintahan Marga yang maksudnya agar pemerintahan marga ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasan dengan menggunakan hak otonomi menurut hukum asli. Hal ini memudahkan penyesuaian diri dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang sedang ditinjau kembali.
Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengurus diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya Indis Gemente Ordonanti Buitinguresten (IGOB) Stl 1938 Nomor 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga. Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menampakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur diri sendiri juga ditaati rakyat sehingga pemerintah marga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh rakyat. Sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 1953.
Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Febuari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instruksi Kebijasanaan Nomor: GB.30/ 1/1951 dan Surat Gubernur tanggal 10 Juli 1951 Nomor: D.P /9/ 1951 tentang persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom.
Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan tugasnya. Sebagai dasar pembentukan kabupaten adalah wilayah kewedanaan dengan tolok ukur sebagai berikut:
a.    Penduduk yang berjumlah sekitar 300.000 jiwa,
b.    Daerah pertanian bahan makanan (beras) dan hasil bumi ekspor,
c.    Pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan untuk ekspor-impor,
d.    Perhubungan yang sederhana baik jalan darat maupun air, dan
e.    Hubungan sejarah dan pertalian darah antara rakyat setempat.
Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dibentuklah Kabupaten Musi lIir-Banyuasin yang merupakan gabungan dari Kewedanaan Musi llir dan Kewedanaan Banyuasin yang dimasukkan dalam lingkup Kabupaten Palembang llir, Selain itu terdapat dua kewedanaan lain yang masuk lingkup Kabupaten Palembang llir, yaitu Kewedanaan Lematang/Ogan Tengah dan Rawas. Akan tetapi hasil kerja PPKO dan DPD Propinsi Sumatera Selatan tidak berlanjut, sehingga kewedanaan masih berfungsi sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor: 26 Tahun 1959. Dengan Undang Undang baru ini, terbentuklah Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya, termasuk diantaranya Kabupaten Musi Ilir Banyuasin dengan jumlah penduduk 463.803 jiwa, yang ibukotanya Sekayu. 


C. Periode 1957-1965  
     Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekontruksi dibidang pemerintahan periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu ini diharapkan mampu memperkokoh struktur politik disamping sebagai landasan dasar untuk melakukan penataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan dan otonom.
Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi lIir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R.Ahmad Abusamah sebagai Kepala Daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua DPR. Kemudian diperkokoh dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan.
Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RIS, mengakibatkan dikeluarkanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara RIS tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UUD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang bersumber pada UUD 1945.  Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi kelangsungan roda pemerintahan di daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Bab I Pasal l penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu setelah penyesuaian penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, kedudukan Kepala Daerah masih tetop dijabat R. Ahmad Abusamah, dan Sekretaris Daerah dijabat Abul Korry (Abdul Korry Marajib). Kemudian dikeluarkan pula penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDGR). Dengan maksud penetapan Presiden tersebut Ketua DPRDGR ditetapkan Ki.H. Oemar Mustafah dari Partai Nahdatul Ulama (NU) dan untuk Bupati Kepada Daerah dicalonkan 2 (dua) orang, yaitu Usman Bakar, calon dari Veteran Angkatan 45, dan R. Ahmad Abusamah dari Partai Nasional lndonesio IPNII. Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Usman Bakar sebagai Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 1961 bertempat di Balai Pertemuan Sekanak Palembang oleh Gubernur Propinsi Sumatera Selatam Kol.Pol. Ahmad Bastari.
Sesuai dengan isi Bab II Pasal 14 Ayat 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin, disingkat dengan Daswati II Musi Banyuasin. Karena itu, Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah pada waktu serah terima, menerima dua jabatan yaitu sebagai Bupati serah terima dengan Bupati Zainal Abidin Nuh dan sebagai Kepala Daerah serah terima dengan R. Ahmad Abusamah.
Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Badan Pemerintah Harian (BPH). Namun saat itu pembentukan BPH masih belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, seluruh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupetn otonom oleh PPKO, Kabupaten otonom Musi Banyuasin tergabung dalam Kabupaten Palembang Ilir di bawah Keresidenan Palembang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/2/37-34 tanggal 1 April 1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati II Musi Banyuasin.
Kemudian masa jabatan Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin (Usman Bakar) berakhir. Sementara menunggu pemilihan Bupati, ditunjuk M. Sohan sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan disamping melaksanakan pemilihan Bupati. Pada saat pemilihan terdapat 3 (tiga) orang calon yang dlpllih, yaitu Abdullah Awam dari ABRI/TNI AD, M.Suhud Umar dari Polri, dan Arbain dari Partai Sarikat lslam lndonesia (PSII). Dari pemilihan tersebut terpilihlah Abdullah Awam yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.14/11/39-1992 tanggal 18 Desember 1965. Pada saat pemilihan Bupati Abdullah Awam, Ketua DPRD-GR masih dijabat Ki.H.Umar Mustofah dan kemudian pada masa jabatan Bupati yang sama, digantikan oleh Abusamah Sahamid dari PSII. Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Pemda.7 /2/25/82 tanggal 3 Maret 1971 Bupati Abdullah Awam mengakhiri masa jabatannya yang kemudian digantikan oleh Syaibani Azwari periode 1971-1976 dengan Ketua DPRD-GR Abdullah Suin.
Selanjutnya masih dalam rangka penertiban struktur Pemerintah Daerah, diterbitkan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Dan sejak dikeluarkannya Undang Undang ini penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertib dan efektif. Hal ini dikarenakan Undang Undang tersebut lebih menyentuh kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan adanya azas Dekonsentrasi dan Desentralisasi serta azas Pembantuan. Dengan demikian kedudukan menjadi Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dan sebagai alat Pemerintah Pusat di daerah semakin jelas, sehingga Bupati sebagai penguasa tunggal di daerah merupakan salah satu sarana koordinasi yang paling tepat untuk menyentuh persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, dilaksanakan pemilihan Bupati Kepala Daerah selama 5 tahun sekali demikian juga dengan pemilihan Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD setiap usai Pemilu. Pelaksanaan UU tersebut mulai berjalan mantap sejak periode Bupati Kepala Daerah dijabat H.Amir Hamzah sampai dengan terpilihnya H. Nazom Nurhawi.
Adapun urutan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
  1. H. Amir Hamzah, Letkol Infantri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor:Pem.7 /5/13-220 tanggal 14 Juni 1976. Sebagai pengganti Bupati Syaibani Azwari dan sebagai Ketua DPRD adalah Rozali Harom. Selanjutnya Bupati Amir Hamzah terpilih kembali untuk kedua kalinya untuk periode 1981-1986.
  2. Sulistijono, Letkol Kavaleri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor: 131.26-83 tanggal 3 Juni 1986, periode 1986-1991,dan sebagai Ketua DPRD masih dijabat Rozali Harom
  3. Arifin Djalil, Kolonel Infantri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor: 131.16488 tanggal 1 Juni 1991 periode 1991-1996, dan sebagai Ketua DPRD dijabat Alirudin SH.
  4. Nazom Nurhawi, Kolonel CHB, dengan SK Mendagri Nomor: 13.26-404 tanggal 4 Juni 1996, periode 1996-2001, dan sebagai Ketua DPRD dijabat Dr. Zainal Ansori dari Golongan Karya.
Pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada masa otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 32 tahun 2004, telah dilaksanakan 2 kali pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu :
  1. H. Alex Noerdin dan Mat Syuroh, periode 2001-2006, dilantik pada tanggal 31 Desember 2001.  Bupati dan Wakil Bupati dilantik berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.26.491 dan 131.26.492 tahun 2001 tanggal 26 Desember 2001 dan sebagai Ketua DPRD dijabat Letkol (CPL) Lili Achmadi.
  2. H. Alex Noerdin dan H. Pahri Azhari, periode 2007-2012, dilantik pada tanggal 16 Januari 2007, berdasrkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang pengesaha, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Banyuasin.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin untuk periode 2007-2012 untuk pertama kali di Kab. Musi Banyuasin dipilih langsung oleh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005.
Pelaksanaan Pilkada langsung di Kab. Musi Banyuasin berjalan dengan tertib dan sukses dan diharapkan menjadi contoh untuk pelaksanaan pilkada langsung bagi daerah-daerah yangakan melaksanakan pilkada langsung.
Berdasarkan hasil kesepakatan anggota DPRD Muba, terpilih H. Sulgani Pakuali, S.IP sebagai ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin periode 2004-2009 yang dilantik pada tanggal 27 Oktober 2004.